Ada laporan kecurangan
MCP – Dimulai seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah kabupaten Banyuasin.
Diikuti 4.960 peserta jalur khusus berlangsung di Golden Sriwijaya Palembang pertengahan Desember 2024 lalu.
Mereka telah melalui tahap seleksi dan setelah ini akan menunggu hasil sesuai arahan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Bagi peserta yang belum lulus, rencananya akan diadakan seleksi penerimaan pada akhir Desember 2024.
Sesuai surat Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas Nomor 374 Tahun 2024.
Yaitu Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyuasin Asnaini Khamsin menerima laporan serta informasi adanya kecurangan.
Bila benar, berpeluang halalkan segala cara agar lolos administrasi dan seleksi.
Bahkan kepala Dinas berpotensi besar turut membantu agar masa kerja peserta seleksi mencukupi.
Dia juga mengatakan, mendapatkan laporan ada peserta seleksi yang jago memalsukan tanda tangan kepala Dinas telah pensiun.
Tentunya PWI Banyuasin akan ikut memantau dan melaporkan. Berharap aparat hukum dapat mengungkapnya.
Jika terbukti. “ Ini bisnis besar. Sebagai kontrol sosial wartawan harus mengawasi dan melaporkan,” ujar Asnaini.
Atas informasi tersebut, Kepala BKPSDM Banyuasin Edhi Haryono mengatakan. “ Tidak bisa jika belum 2 (dua) tahun,” terangnya. Rabu (18/12).
Syarat pendaftaran seleksi administrasi juga harus melampirkan Surat Pengalaman Kerja dan Aktif Bekerja yang di tanda tangani oleh Kepala Unit Kerja.
Maka Kepala Unit Kerja yang bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran surat tersebut.
“ BKPSDM hanya memverifikasi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan,” jelas Edhi.
