Pangkalan Balai, MCP – Pemerintah kabupaten Banyuasin turut memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024, berlangsung di Auditorium Pemkab Banyuasin. Senin (9/12).
Penjabat Bupati Banyuasin Muhammad Farid mengajak seluruh Kepala Desa berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih menjalankan tata kelola anggaran dan transparan.
Ini disampaikan saat sambutannya dihadapan seluruh Kepala Desa se kabupaten Banyuasin yang dihadiri Kajari Banyuasin.
Dia mengatakan, saat ini Pemerintah Desa dituntut untuk mampu mengelola anggaran yang cukup besar.
Sehingga harus paham regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunannya dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa.
Agar niat baik dalam pembangunan dapat terwujud dan tidak ada permasalahan hukum dikemudian hari.
Dalam azas pengelolaan keuangan desa salah satunya transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai keuangan desa.
Seperti struktur APB Desa, pelaksanaan kegiatan anggaran dan TPK, laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan serta kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana dan sisa anggaran.
Ditambahkannya, anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa pada ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
Yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa.
Pada tahun 2025 pengeluaran yang menjadi beban APBDes akan dilakukan pembayaran secara non tunai. Untuk beberapa transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai atau fisik lagi.
Dalam transaksi pembayaran non tunai, untuk meningkatkan keamanan bertransaksi karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.
Rekam jejak transaksi memudahkan melacak mendetail dan kemudahan dalam pengeluaran.
Adanya melakukan pembayaran secara online tanpa perlu berurusan dengan uang fisik. Maka dari itu, kesadaran tentang korupsi menjadi penting. (as)
