DPRD Banyuasin Dampingi
MCP – Warga desa Talang Kemang demonstrasi PT Melania Indonesia di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Senin (6/1/2025).
Pasalnya Jalan menuju desa yang diklaim sebagai milik PT Melania kini berubah menjadi kubangan lumpur dan menghambat aktivitas warga.
Forum Masyarakat Talang Kemang menuntut perhatian serius dari pemerintah dan pihak perusahaan.
Supeno koordinator aksi, menyebutkan bahwa masyarakat telah lama menderita akibat kondisi jalan yang buruk.
“Kami ingin hak kami sebagai warga desa dipenuhi. Ini bukan hanya soal jalan, tapi juga soal keadilan dan tanggung jawab sosial perusahaan,” ujarnya.
Dalam aksi damai ini, Forum Masyarakat Talang Kemang menyampaikan tuntutan yang mereka nilai sangat mendesak:
Warga meminta PT Melania membuka akses jalan yang selama ini dikuasai perusahaan.
Jalan tersebut merupakan jalur penting bagi masyarakat desa, namun kondisinya kini memprihatinkan akibat kurangnya perhatian dari pihak perusahaan.
Audit Program CSR yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata.
Selain itu, mereka menuntut investigasi terkait dugaan pencemaran limbah dari aktivitas perusahaan.
Forum mendesak pemerintah mencabut izin operasi PT Melania karena dianggap tidak memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Masyarakat meminta pemerintah mengambil tindakan hukum atas dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Melania.
Termasuk penunggakan gaji karyawan, penguasaan lahan terlantar dan kegiatan tanam yang melanggar izin.
Meminta seluruh kegiatan operasional PT Melania dihentikan sementara hingga investigasi selesai dilakukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
Sebagai langkah terakhir, masyarakat mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Anggota Komisi IV DPRD Banyuasin Sukardi menjelaskan bahwa lokasi demo itu terserah kepada masyarakat itu sendiri. Rabu (10/1).
Dia mengatakan, DPRD Banyuasin akan mendampingi warga pada Jumat 10 Januari 2024 untuk pertemuan dengan PT Melania.
