Foto : Malyadi SH MSi Sekretaris PWI Banyuasin
OPTIMIS. Walau masih jauh dari harapan sebagai pusat layanan terpadu, Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyuasin sepi pengunjung.
Diresmikan pada 20 Desember 2024 lalu dengan anggaran mencapai Rp 2.5 Miliar dari APBD Kabupaten Banyuasin, MPP justru menjadi bangunan megah yang sunyi aktivitas.
Sungguh miris, di tengah semangat pelayanan publik yang digembar-gemborkan pemerintah sebagai pusat pelayanan.
Dikutip dari (https://harianbanyuasin.bacakoran.co/read/11985/mpp-sepi-dpm-ptsp-banyuasin-karena-dinas-masih-layani-di-kantor-masing-masing, 26 Juni 2025).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Banyuasin Dr Drs Ali Sadikin MSi dalam pernyataannya menegaskan telah menyampaikan secara resmi kepada pimpinan daerah untuk menertibkan pelaksanaan pelayanan agar terpusat di MPP sesuai regulasi.
Pernyataan tersebut memang terkesan lugas namun justru menyorot pada lemahnya manajemen kolaboratif, rendahnya inovasi dalam menghidupkan keberadaan MPP.
Apakah satu-satunya cara hanya dengan menunggu disposisi dari Bupati Banyuasin?
Bukankah seharusnya dinas terkait dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan visibilitas dan menarik antusiasme publik?.
Ya harus diselaraskan dengan semangat Bupati Banyuasin DR H Askolani SH MH, Kerja Keras, Kerja Cerdas dan Kerja Ikhas.
Menurut penilaian Sekretaris PWI Kabupaten Banyuasin Malyadi SH MSi, penyebab utama sepinya MPP bukan karena instansi masih melayani di kantor masing-masing.
“Paling mendasar karena minimnya sosialisasi. Tidak adanya publikasi massif yang mampu menjangkau masyarakat luas,” jelas Malyadi, Sabtu (28/6/25).
Dia menjelaskan, keberadaan MPP nyaris tidak terdengar gaungnya di tengah masyarakat Banyuasin.
Ini jelas menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi DPM-PTSP dan seluruh OPD yang terlibat.
Sudah sepatutnya DPM-PTSP menggandeng media cetak, media online maupun elektronik untuk mengedukasi publik.
Sosialisasi yang menyeluruh melalui media adalah bagian dari strategi komunikasi publik yang efektif.
Masyarakat perlu tahu bahwa ada tempat terpusat yang bisa menghemat waktu dan tenaga dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan.
Dalam kerangka Pentahelix pembangunan, Media adalah satu dari Lima unsur penting bersama pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan komunitas.
Artinya, Media bukan hanya alat penyebaran informasi, tapi juga mitra strategis dalam menyukseskan program pembangunan, termasuk pelayanan publik di Bumi Sedulang Setudung.
Ironisnya pemerintah daerah membangun MPP dengan biaya Miliaran Rupiah namun DPM-PTSP abai terhadap hal mendasar membangun kesadaran masyarakat.
MPP bukan hanya soal gedung fisik dan fasilitas, tapi juga soal kehadiran dan kepercayaan publik.
“Tanpa komunikasi kuat, gedung sebesar apapun akan tetap kosong dan PWI siap bantu dalam sosialisasi,” tegas Malyadi.
Sudah saatnya pejabat DPM-PTSP merombak pendekatan lama yang pasif.
Libatkan media seperti yang tergabung dalam PWI Kabupaten Banyuasin maupun lainnya, dorong sinergi antar dinas dan bangun citra MPP sebagai solusi konkret atas kebutuhan layanan publik.
Jangan sampai, pembangunan MPP hanya menjadi simbol seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat, tidak memberikan efek positif bagi mendukung Program Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin dalam mewujudkan Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera Berkelanjutan. (MYD)
