Palembang – Puluhan massa yang berasal dari Gabungan LSM Sumatera Selatan (GLSS) menggelar aksi didepan Kantor Walikota Palembang atas kontroversi tentang kebijakan mutasi jabatan yang terjadi di Pemerintahan Kota Palembang. Jumat (3/10/25).
Koordinator aksi Martin, Harris serta Simon menyampaikan bahwa yang menjadi sorotan tajam atas mutasi jabatan ini tertuju pada penempatan seorang pejabat golongan Penata Tingkat 1 (3D) sebagai Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kota Palembang.
“Penunjukan ini dinilai tidak sesuai dengan kapasitas dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dan tidak memenuhi kualifikasi untuk posisi Sekretaris. Jabatan strategis ini seharusnya diemban oleh seorang Sekretaris Dinas diisi oleh sosok figur dengan pengalaman dan kapabilitas yang handal dan menjadi andalan bagi Kepala Daerah,” ujar mereka.
Mereka menduga adanya tekanan dari berbagai elemen, sehingga Ratu Dewa tidak berdaya, dan bertolak belakang dengan visi dan misi RDPS yaitu Palembang Berdaya , Ber Djaya dan Palembang Sejahtera.
Kejanggalan semakin mencuat karena pejabat berinisial “A” tersebut juga merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kota Palembang.
Situasi rangkap jabatan ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat kinerja optimal dinas yang memiliki anggaran besar dan proyek-proyek infrastruktur vital bagi kota Palembang. Bagaimana mungkin seorang pejabat dengan golongan 3D bisa mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan di dinas sebesar PU Bina Marga.
“Ini jelas merusak sistem dan membuka celah penyalahgunaan wewenang,” paparnya.
Atas dasar hal tersebut GLSS mendesak walikota Segera Mengembalikan Jabatan “R” yang saat ini baru diangkat jadi Sekdis PU PR Kota Palembang ke jabatannya seperti semula karena tidak sesuai Kualifikasi.
Sementara, Edison S Sos Msi Staf Ahli Walikota Bidang Keuangan Pendapatan Hukum & HAM menanggapi aksi dan yang disampaikan oleh GLSS. “Kami menyambut baik aksi kali ini, laporan ini kami terima dan akan kami sampaikan ke Bapak Walikota Palembang”, pungkasnya.
